Dapatkan Buku Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia

JAKARTA – PEMERINTAH Indonesia mengkatagorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional (transnational criminality), dengan pertimbangan impact yang ditimbulkannya sangatlah luas dan tidak hanya menjadi keuntungan bagi pemiliknya tapi menjadi sumber kejahtan lainnya, seperti pendanaan aksi terorisme. Selain itu,  ancaman terhadap kejahatan ini menyebar ke seluruh daerah dan negara-negara lain di dunia, tanpa memandang batas teritorial dan yuridiksi wilayah dan kebangsaan. Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi keuangan elektronik mengangkat narkoba menjadi masalah terbesar yang harus diantisipasi secara signifikan di tingkat internasional, sejajar dengan penyelundupan senjata api dan terorisme.

Di dalam negeri, harus diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebarannya maupun penangannya. Diawali dengan posisi Indonesia sebagai transit area, kini telah menjelma menjadi target area, bahkan belakangan ini menjadi production area. Penyebaran berbagai jenis narkoba di Indonesia sendiri juga telah meluas hingga sampai kecamatan. Terakhir kasus penyebaran narkoba telah merambah kecamatan di ujung pulau Indonesia, sehingga dalam dua tahun terakhir ini korban pengguna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2009 pengguna narkoba hanya 1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011 ini, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang.

Keterlibatan pemerintah menjadi modal penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif, dapat mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan warganya, tidak hanya sekedar instruktif tetapi juga partisipatif. Meningkatkan efektifitas penegakan hukum bisa dengan cara melakukan operasi rutin ataupun operasi khusus penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan hal yang tak terelakan agar upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut menjadi efektif.

Salah satu upaya yang dipandang strategis adalah melalui kegiatan penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat akan mampu membentengi diri untuk tidak menjadi korban ataupun pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri dengan tidak mengkonsumsi narkoba ataupun mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Dalam upaya pemberantasan narkoba, masyarakat dapat berperan sebagai mitra kerja aparat penegak hukum dengan memberikan informasi seluas-luasnya tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Terlebih sejak UU No 35 Tahun 2009 diterbitkan, masyarakat memiliki kewajiban dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba yang cukup represif untuk bahan bacaan dan kajian terhadap permasalahan narkoba di dunia, termasuk di Indonesia.

Buku ini secara garis besar membahas narkoba dalam perspektif sejarah dan bagaimana narkoba bisa tersebar ke seluruh dunia. Data yang tersaji juga cukup lengkap, mulai dari trend penggunaan narkoba di dunia sampai keterlibatan mafia-mafia internasional. Analisa hukum narkotika internasional yang tersaji juga penting sebagai bahan acuan bagi negara-negara di dunia dalam menyusun undang-undang nasional.  Selain itu dan yang tidak kalah pentingnya, penulis buku ini mampu membentangkan permasalahan yang dihadapi dunia internasional akibat kejahatan narkoba dan menyerapnya dalam solusi praktis untuk menanggulanginya.    Selain itu buku ini juga memberikan pandangan baru bagaimana korban pengguna narkoba tidak dipidanakan, tetapi langsung direhabilitasi. Paradigma ini sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan.

 

Judul     : Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia

Penulis  : Brigjen Polisi (Purn) Drs. Parasian Simanungkalit, SH. MH

Penerbit : Yayasan Wajar Hidup

Cetakan : II/2011

Harga    : Rp. 60.000

Tinggalkan Balasan